—
Menjelang peluncuran resminya yang dijadwalkan pada 1 Juli 2025, aplikasi video berbasis Polri bernama Policetube justru menjadi sorotan publik. Belum genap diluncurkan secara nasional, aplikasi ini sudah memperoleh rating buruk dari puluhan pengguna di Google Play Store. Ratingnya jatuh ke angka 1,7 dari 5 bintang, berdasarkan 34 ulasan dengan dominasi bintang satu.
Langkah Kepolisian Republik Indonesia yang digagas oleh Kapolri ini awalnya digembar-gemborkan sebagai sebuah inovasi teknologi nasional. Aplikasi Policetube dirancang untuk menjadi wadah publikasi video edukasi, pengungkapan kasus, dokumentasi kegiatan kepolisian, bahkan disebut-sebut sebagai tandingan dari platform besar seperti YouTube.
Namun alih-alih mendapat sambutan positif, gelombang kritik justru lebih dulu menghantam. Banyak netizen menilai aplikasi ini tidak tepat sasaran dan bahkan menyebutnya sebagai proyek tidak prioritas.
Kritik Pedas di Kolom Ulasan
Beberapa pengguna memberikan komentar bernada sangat tajam. Salah satu ulasan menyebut, "aplikasi sampah, diisi konten-konten nyari pengakuan, tapi pelayanan publik tetap buruk. Semua serba duit." Komentar lain menyindir: "Gak usah gimmick, benahi dulu orang-orangmu."
Ulasan-ulasan ini bukan sekadar keluhan biasa. Sebagian besar mempermasalahkan layanan publik kepolisian secara umum, yang dinilai masih banyak celah. Mereka menilai, alih-alih membuat platform video, Polri seharusnya lebih dulu membenahi sistem pelayanan, etika anggota, serta transparansi penegakan hukum.
Pertanyaan soal Urgensi dan Prioritas
Publik pun bertanya-tanya: apa urgensi dibalik pembuatan Policetube? Apakah benar diperlukan platform seperti itu di tengah kondisi masih banyak persoalan mendasar di tubuh kepolisian?
"Ini soal prioritas. Kita bukan menolak inovasi, tapi ketika masih banyak polisi yang melanggar etik, pelayanan lambat, kasus mandek, lalu tiba-tiba bikin platform video, ya orang pasti bingung dan bereaksi," kata Denny Ramdhan, seorang aktivis digital dan pegiat keterbukaan informasi publik.
Menurut Denny, inisiatif digital seharusnya berbasis pada kebutuhan masyarakat dan bukan semata-mata proyek branding institusi. "Kalau niatnya transparansi, kenapa tidak maksimalkan kanal resmi yang sudah ada seperti Humas Polri, YouTube resmi Polri, atau website pengaduan publik?"
Peluang atau Beban Baru?
Di sisi lain, beberapa analis teknologi informasi menyebut bahwa gagasan Policetube memang menarik secara konsep, tetapi implementasinya terlalu terburu-buru. "Kalau dibuat benar-benar terbuka, berbasis komunitas, dan bebas dari sensor internal, mungkin bisa jadi alternatif sehat. Tapi publik khawatir platform ini hanya jadi media satu arah," ujar Yustinus Arif, pakar media digital dari salah satu universitas swasta di Jakarta.
Yustinus menambahkan, di era keterbukaan, publik cenderung skeptis pada platform yang dikendalikan langsung oleh institusi penegak hukum. "Akan sulit menumbuhkan kepercayaan jika tidak ada jaminan akuntabilitas konten."
Masih Ada Waktu untuk Evaluasi
Peluncuran aplikasi Policetube tinggal menghitung hari. Namun gelombang kritik ini bisa menjadi momentum evaluasi bagi tim pengembang.
"Kalau tujuannya ingin membangun citra positif institusi, harusnya dimulai dari reformasi internal, bukan dari kemasan luar. Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik akan secara alami membentuk kepercayaan publik," kata Sarah Anindya, peneliti sosial media dan opini publik.
Sarah juga mengingatkan bahwa platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram sudah sangat mapan dan memiliki ekosistem komunitas kuat. "Membuat platform tandingan bukan hal yang mustahil, tapi butuh lebih dari sekadar niat. Butuh strategi matang, SDM mumpuni, dan trust publik."
Respons Polri Ditunggu
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Humas Mabes Polri terkait banjir rating buruk ini. Meski demikian, isu ini telah menyebar cepat di berbagai media sosial dan menjadi bahan diskusi publik.
Beberapa pengamat menilai, Polri bisa menjadikan momen ini sebagai peluang untuk mendengar masukan masyarakat secara terbuka. "Kritik bukan musuh. Kalau ditanggapi dengan bijak, ini justru akan memperkuat legitimasi aplikasi dan menambah nilai plus bagi institusi," ujar Denny Ramdhan.
Penutup
Apakah Policetube akan benar-benar menjadi inovasi digital yang berdampak, atau hanya sekadar proyek eksperimental yang ditelan kritik? Semuanya tergantung pada langkah selanjutnya yang diambil oleh Polri.
Publik menunggu bukan hanya peluncuran aplikasinya, tapi juga komitmen institusi dalam menjawab keraguan dan membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat perubahan, bukan sekadar simbol.
Komentar
Posting Komentar